
Kabupaten Inhil Riau, letaknya di tepian pantai timur Sumatera. Wilayah ini dikenal dengan julukan 'negeri seribu parit'. Jalur transportasi antar desa dan kecamatan sangat bergantung jalur parit yang ada. Sehingga pada pasang surut air laut menentukan kapan transportasi bisa digunakan.
Jika kondisi pasang, jalur parit baru bisa digunakan kapal untuk mengangkut masyarakat termasuk logistik Pileg. Ada 20 kecamatan di sana yang 70 persen angkutan masyarakat menggunakan kapal.
"Ini belum sejumlah pulau yang memang harus menggunakan kapal. Untuk wilayah lainnya, umumnya jalur kapal melalui parit yang bergantung pada pasang surutnya air laut," kata Kapolres Inhil, AKBP Suwoyo.
Pihak kepolisian yang memberikan pengawalan logistik hasil nyoblos kemarin, juga harus bergantung pada pasang surut air laut.
"Sekalipun logistik sudah terkumpul dari setiap desa, tidak bisa langsung kami bawa untuk dikumpulkan di kecamatan. Kita harus menunggu saat air pasang. Kapan air pasang, saat itulah tim kita membawanya," cerita AKBP Suwoyo.
Suwoyo menjelaskan, sekalipun soal transportasi angkutan Pileg begitu rumit, namun pihaknya tetap memberikan pengawalan yang cukup ketat. Ini agar tidak terjadi kecurangan ketika pergeseran dari PPS untuk dikumpulkan di tingkat kecamatan.
Pengawalan yang diberikan di setiap PPS dijaga 4 personel. Untuk pengawalan dari PPS ke PPK dikawal 3 personel. Di setiap PPK dikawal 6 personel.
"Walau kita akui jalur transportasi ditempat kita sangat sulit, namun pengawalan melekat tetap kita berlakukan. Kita kawal selama 24 jam, satu menitpun anggota tak boleh tinggalkan kotak suara, ini menjaga jangan sampai ada kecurangan saat pergeseran hasil kotak suara," kata Suwoyo.
Suwoyo menjelaskan, dari 20 kecamatan, saat ini hanya tersisa 3 kecamatan yang belum selesai melakukan penghitungan. Kecamatan, Enok ada 14 PPS, Kecamatan Belengkok 13 PPS, dan Kecamatan GAS sebanyak 12 PPS.
"Sampai saat ini situasi pasca Pileg di wilayah hukum kita aman dan terkendali," tutup AKBP Suwoyo. (red/dtc)
0 komentar:
Posting Komentar