Kejagung “Ditekan” Jangan Sentuh Kasus TransJakarta Jokowi?

Jokowi-Udar

JAKARTA, RIAUGREEN.COM - Kasus dugaan korupsi bus TransJakarta, memang tak bisa dilepaskan dari sosok Gubernur DKI Jokowi, yang kini berstatus sebagai calon presiden (capres).

Informasi terbaru yang diperoleh dari perkembangan kasus ini, secara mengejutkan Syahrudin, Direktur Penyelidikan TransJakarta, oleh Kejagung disekolahkan ke Lemhanas selama 3 bulan.

Bahkan, mulai ada gejala bahwa sosok Udar Pristono, mantan Kadis Perhubungan DKI Jakarta, akan diposisikan sebagai satu-satunya pejabat tertinggi di Pemprov DKI yang bertanggung jawab dalam pengadaan proyek bermasalah itu.

Hal itu dibenarkan oleh Arif Poyuono, Ketua Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arif Poyuono, yang mengatakan bahwa pihaknya menerima informasi bahwa seorang pensiunan jenderal menekan Kejagung untuk tidak memeriksa Jokowi, setidaknya hingga proses Pilpres 2014 selesai digelar.

“Inisialnya AMHP, infonya meminta supaya tidak ada pemeriksaan dulu ,” ungkap Arif, Rabu (21/05/2014).

Bahkan, informasi soal disekolahkannya Syahrudin, Direktur Penyelidikan TransJakarta, oleh Kejagung disekolahkan ke Lemhanas selama 3 bulan, disinyalir ada kaitannya dengan tekanan itu.

“Pak Udar sendiri meminta perlindungan dan bantuan hukum kepada kami sekaligus mengungkap kasus ini. Karena ada kesan hanya Pak Udar saja yang dijadikan sebagai satu-satunya tersangka di tingkat pejabat tinggi Pemprob DKI, padahal faktanya tidak begitu,” ujar Arif.

Arif mengklaim pihaknya memiliki bukti transfer uang sudah diamankannya, termasuk bukti pengakuan Udar melalui keluarga yang menyebutkan kalau Udar ditekan oleh orang-orang dari Gubernur DKI Jokowi untuk meloloskan PT Saptaguna Dayaprima sebagai pemenang tender yang telah dan me-mark up pengadaan bus dari US$ 140 ribu per unit menjadi US$ 345.608 per unit. (red/j3)