Bengkalis Ikuti Pameran PTPPN di Jakarta

BENGKALIS, RIAUGREEN.COM - Kabupaten Bengkalis, melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) bekerjasama dengan Badan Pengelolaan Perbatasan (BPP) mengikuti Pameran Terpadu Pengelolaan Perbatasan Negara (PTPPN) tahun 2013.

Kegiatan PTPPN yang ditaja sempena refleksi 3 tahun Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dilaksanakan di Smesco Exebition Hall, Jakarta tersebut, secara resmi dibuka Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Joko Suyanto, acara penyelenggaraan, Selasa (17/9/13) kemarin.

Dijelaskan Kepala BPMP2T, keikutsertaan pada PTPPN yang berlangsung 17-18 September 2013 itu, merupakan salah satu bukti nyata dan keseriusan Pemkab Bengkalis, khususnya dalam mendukung daerah perbatasan bukan sebagai daerah pinggiran yang tertinggal.

"Melainkan menjadikan daerah perbatasan sebagai halaman depan sebuah negara yang harus benar-benar dikelola secara profesional, dimana tingkat kesejahteraan dan rasa aman dapat dinikmati oleh mereka yang erada di perbatasan. Dan hal ini terus dan akan dilakukan Pemkab Bengkalis,  Umran melalui telepon elulernya dari Jakarta, Selasa (17/9).

Dalam pameran yang berlangsung dua hari dan diikuti sekitar 60 stand dari seluruh Indonesia tersebut, kata Umran, stand Pemkab Bengkalis, selain menampilkan foto-foto kegiatan pembangunan yang dilakukan, khususnya infrastruktur, juga memberikan informasi tentang berbagai potensi yang dimiliki kawasan perbatasan yang ada di kabupaten berjuluk Negeri Junjungan ini.

"Termasuk juga berbagai produk hasil binaan berbagai satuan kerja perangkat daerah dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Bengkalis," jelas Umran.

Sementara itu, Kepala BPP melalui Sekretaris BPP, Halimuddin menjelaskan dari 8 kecamatan di Kabupaten Bengkalis saat ini 3 kecamatan termasuk kawasan perbatasan. Yaitu Kecamatan Bantan, Bukit Batu dan Rupat Utara.

"Selain tiga kecamatan tersebut, Pemkab Bengkalis juga telah mengusulkan agar Kecamatan Rupat dan Bengkalis juga termasuk wilayah perbatasan. Namun usul tersebut hingga saat ini belum memperoleh
persetujuan dari pemerintah pusat" ,ujar mantan Kabag Kesra Sekretariat Daerah Bengkalis ini.

Ditambahkan Halimuddin, untuk mempercepat pembagunan di kawasan perbatasan yang ada di Kabupaten Bengkalis, pada tahun 2013 ini pemerintah pusat menglokasikan dana hampir sekitar Rp. 19 milyar pada sejumlah satuan kerja perangkat daerah.

"Sedangkan tahun 2012, belum ada, karena BPP Kabupaten Bengkalis baru terbentuk. Kita berharap, pada tahun-tahun mendatang, alokasi tersebut semakin besar," harap Halimuddin. (Asrori)