PEKANBARU, RIAUGREEN.COM - Dua perkara korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 3.6 miliar lebih yang terjadi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas PU, Kabupaten Kepuluan Meranti, segera disidangkan di Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Dua perkara tersebut terbagi 9 berkas perkara dengan 9 calon terdakwa. Hal itu diketahui setelah pihak Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Selat Panjang, Kepulauan Meranti. Melimpahkan berkas perkaranya ke Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Senin (2/6/14) siang tadi.
Dua berkas perkara yang dilimpahkan tersebut, perkara korupsi Rehab Gedung Kantor UPTD Disdukcapil, Kecamatan Rangsan, Kepulauan Meranti, dan perkara korupsi Pembangunan Jalan Sungai Tohor Dinas PU Kepulauan Meranti.
"Hari ini kita terima pelimpahan Dua perkara yang dilimpahkan pihak Cabjari Selat Panjang. Kedua berkas itu terdiri 9 berkas dengan 9 calon terdakwa," ujar Panitera Muda (Panmud) Tipikor PN Pekanbaru, Hasan Basri SH kepada wartawan, Senin siang. (2/6/2014).
Pada kedua berkas perkara ini lanjut Hasan. Untuk perkara korupsi Rehab Gedung Kantor UPTD Disdukcapil, Kecamatan Rangsang terdapat 5 berkas yang disidangkan secara terpisah (split), dengan 5 terdakwa yakni, Drs Defril Msi (Kadisdukcapil), Muhairi, Ansari, Tomi dan M Zairil," terang Hasan.
"Dalam proyek rehab gedung UPTD ini, negara dirugikan sebesar Rp 203 juta," tuturnya lagi.
Sedangkan lanjut Hasan lagi, perkara Korupsi Pembangunan Jalan Sungai Tohor di Dinas PU Kepulauan Meranti, yang merugikan negara sebesar Rp 3,4 miliar, terbagi 4 berkas terpisah dengan terdakwa Moulkandiar. Alfied Syahroni, Azwardi dan Ardi Muklis," jelas Hasan.
Dua berkas perkara yang diserahkan Kepala Cabjari Selat Panjang, Zainur Arifinsyah SH MH itu, total kerugian negara Rp 3,6 miliar. Atas perbuatannya, kesembilan terdakwa dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang RI no 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi," tutup Hasan. (red/rtc)
0 komentar:
Posting Komentar