PEKANBARU, RIAUGREEN.COM - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau pada Rabu (23/4) menggelar rapat koordinasi bersama jajaran di tingkat kabupaten/kota untuk mengantisipasi bahaya kebakaran hutan dan lahan penyebab polusi asap.Sebelumnya Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi Mei hingga September akan terjadi kemarau panjang di Riau.
Untuk memantapkan koordinasi dengan kabupaten/kota, maka kemudian BPBD Riau menggelar rapat koordinasi di Hotel Aryaduta Pekanbaru yang dibuka Asisten I Setdaprov Riau, Kasiaruddin SH.
Kasiaruddin mengatakan, masalah kabut asap hingga menyebabkan pusat mengeluarkan status tanggap darurat bagi Provinsi Riau beberapa bulan lalu, diharapkan tidak akan terulang kembali.
"Karena itulah dibutuhkan berbagai konsep dan saling bertukar infomasi antara BPBD Provinsi dengan BPBD tingkat kabupaten/kota, melalui rapat ini lah, diharapkan itu bisa terwujud," kata Kasiaruddin.
Dia menyebut, antisipasi sejak dini karhutla sangat diperlukan, hingga diharapkan api tidak meluas, yang jika itu terjadi hanya akan mengakibatkan asap di Provinsi Riau.
"Daerah kabupaten/kota sebagai yang mempunyai wilayah, kita harapakan menjadi yang pertama dalam melakukan antisipasi meluasnya Karhutla jika terjadi," ungkapnya.
Sementara, Kepala BPBD Riau Said Saqlul Amri, menjelaskan, tujuan dari pelaksanaan rapat ini adalah agar program penanggulangan Bencana yang dilakukan sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 /2007.
"Ini juga dalam rangka mensinergikan program yag dibuat BPBD Kab/Kota dengan Provinsi Riau, terutama di dalam mengahadapi bencana, seperti Karhutla," kata Saqlul.
Khusus untuk antisipasi terjadinya karhutla pada Mei-Spetember yang diperkirakan BMKG, Saqlul menyebut, keberadaan masyarakat peduli api akan dioptimalkan.
Sementara untuk rencana Gubenur membentuk tim di desa dengan memberi honor bagi mereka, Saqlul menjelaskan, bahwa hal itu masih terus dilakukan upaya payung hukumnya, sehingga nanti ketika diberi honor tidak bersmasalah dengan hukum.
"Ya, apa yang direncanakan Pak Gubernur masih terus kami persiapkan payung hukumnya, dan mudah-mudahan bisa secepatnya didapat payung hukum itu, hingga nanti pada Mei, mereka sudah bisa melaksanakan tugas," jelas Saqlul. (red/rgi)
0 komentar:
Posting Komentar