Rapat Kadin Bengkalis |
Hal itu disampaikan langsung oleh, ketua Kamar Dangang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bengkalis Mashuri SH, Senin (24/3) saat berbincang-bincang kepada RiauGreen.com.
"Saya sangat menyayangkan dengan keadaan sekarang ini, dengan belum juga disahkan APBD bengkalis, ini nantinya akan berdampak kepada perekonomian masyarakat," kata Mashuri SH.
Selain itu diungkapkan Mashuri lagi, dinilai dampak dari asumsi masyarakat Bengkalis kepemerintah kabupaten Bengkalis, dinilai gagal, apalagi sampai saat ini pengesahan belum juga disahkan dari pemerintah Provinsi Riau.
"Sekarang asumsi masyarakat menilai kepada pemerintah bengkalis nampak kurang mampu, apalagi perekonomian masyarakat bengkalis memang tergantung dari APBD, contohnya seperti pembangunan Inprasuktur, jadi masyarakat bisa menikmati seperti ada pekerjaan, "paparnya.
Sementara, pada pemberitaan di sejumlah media, pemerintah kabupaten Bengkalis telah mengajukan permohonan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) ke Gubenur Riau, sehingga sampai saat ini belum juga dibahas oleh Pemprov. Malah Kabupaten Bengkalis akan dikenakan berupa pemotongan (Finalti) sehingga puluhan milyars.
"Usulan pemerintah bengkalis memang sudah tepat melalui perkada ini, tapi sayangnya sampai saat ini pengajuan perkada tersebut belum juga di bahas oleh pemerintah provinsi riau, yang kita sayangkan, Bengkalis akan dikenakan Finalti sehingga merugikan puluhan milyar rupiah, jadi yang tetap dirugikan dari sektor perekonomian masyarakat kabupaten Bengkalis ini," jelasnya.
Terpisah, salah satu warga Bengkalis Sabri (28) saat berbincang-bincang mengenai belum juga disahkannya APBD Bengkalis ini mengatakan,"Saya sangat menyayangkan dengan keadaan bengkalis saat ini, kami nilai exsekutif dan legislatif kurang singkron, bahkan dampaknya yang dirugikan adalah perekonomian masyarakat, jangan memandang keatas terus pandanglah kebawah gimana keadaan sekarang," kesal Sabri dengan singkat. (asr)
0 komentar:
Posting Komentar