CINTA NEGERIKU

RIAU UNTUK INDONESIA

Facebook | Twitter | Advertise

Biro Keuangan Pemprov Perkeruh Pengesahan APBD Bengkalis 2014

Minggu, Maret 23, 2014

BENGKALIS, RIAUGREEN.COM - Polemik pengesahan ABPD Bengkalis kian meruncing, pasalnya informasi APBD 2014 ini sudah memasuki ranah publik dengan tereksposnya oleh berbagai media cetak, maupun online.

Bahkan kisruh APBD Bengkalis 2014 sudah memasuki bulan kedua, sejak pengajuan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) oleh Bupati Bengkalis ke Gubernur Riau. Kondisi itu, menurut DPRD Bengkalis juga diperkeruh oleh Kepala Biro Keuangan (Kabiro) Keuangan dan Asset Daerah Pemprov Riau karena selalu menggiring opini, tanpa melakukan komunikasi dua arah ke Kabupaten Bengkalis.

"Sejak pertengahan Februari lalu, Kabiro Keuangan Pemprov Riau Pak Jonli selalu menggiring statement di media massa soal APBD Bengkalis 2014 yang menggunakan Perkada. Terkesan menggiring opini itu mengakibatkan dampak tidak baik kepada masyarakat Bengkalis," ungkap Ketua DPRD Bengkalis Jamal Abdillah, Sabtu (22/3/14) kemarin.

Seharusnya menurut Jamal, proses APBD 2014 itu jangan diperkeruh dengan pernyataan yang membingungkan. DPRD di Bengkalis juga heran, ada upaya bahwa APBD Bengkalis akan menggunakan Perkada, termasuk menjamin kepada Gubernur Riau kalau APBD tidak ada masalah.

"Sebelum Kabiro mengajukan Perkada ke Gubernur supaya ditandatangani beberapa hari lalu, seharusnya berkomunikasi dengan DPRD Bengkalis. Barulah setelah 22 Anggota Dewan menghadap Gubri menyampaikan klarifikasi serta persoalan yang terjadi, Gubri memahami situasi APBD Bengkalis sehingga Gubri meminta supaya APBD disahkan di DPRD. Sangat disesalkan, ada upaya yang kurang bijak dalam mengatasi kemelut APBD Bengkalis ini. Kabiro hanya menerima masukan sepihak, tanpa ada konfirmasi sama sekali ke Dewan," kata Jamal menyayangkan.

Senada dengan itu pengamat pembangunan dan sosial di Bengkalis Syafril Naldi juga mengaku heran dengan sikap Kabiro Keuangan Pemprov Riau tersebut dan terkesan hanya mengakomodir sebelah pihak. Menurutnya tidak wajar pejabat di tingkat provinsi berbuat demikian karena memunculkan asumsi telah terjadi keberpihakan dalam persoalan APBD Bengkalis.

Ia menyarankan, Gubernur Riau juga harus hati-hati menyikapi kondisi APBD Bengkalis, karena harus ada masukan dua arah supaya persoalan dapat dituntaskan. Setelah mendengar masukan serta klarifikasi dari DPRD dan Eksekutif, barulah diambil keputusan apakah menggunakan Perkada atau disahkan di DPRD. (red/rtc)



0 komentar:

Posting Komentar


Bupati Bengkalis Santuni 605 Anak Yatim-Kaum Dhuafa di Mandau

Bupati Bengkalis Serahkan Bantuan di Mesjid Baitulrahmah Duri

Dihadiri Bupati, Kajari Bengkalis Gelar Buka Puasa Bersama

Lingkungan

NASIONAL/ INTERNASIONAL

POLITIK

HUKUM & KRIMINAL

EKONOMI

MIGAS

UNIK&ANEH

OLAHRAGA

AUTO

TEKNOLOGI

 

SOSIAL

PENDIDIKAN

SENI & BUDAYA

All Rights Reserved © 2012 RiauGreen.com | Redaksi | Riau