DUMAI, RIAUGREEN.COM – Sedikitnya 300 orang perwakilan buruh yang biasa bekerja di pelabuhan dan gudang se kota Dumai, Selasa (5/2) menduduki kantor DPRD Kota Dumai, kedatangan mereka untuk mengadukan nasib kepada lembaga legislatif karena sudah dua minggu tidak bekerja, akibatnya mereka sulit mencari uang untuk menghidupi keluarga. Kedatangan Ratusan buruh yang tergabung didalam Serikat Buruh Kota Dumai (SBKD) dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) diterima langsung oleh Ketua DPRD Dumai, Zainal Effendi, Wakil Ketua DPRD Dumai, Zainal Abidin, Ketua Komisi I, Timo Kipda, Ketua Komisi III, Agus Purwanto, dan anggota Dewan lainnya seperti Abdul Kosim dan lainnya.
Dihadapan Pimpinan Dewan, diruang rapat Cempaka kantor DPRD Dumai ratusan buruh berkeluh kesah terkait kondisi mereka saat ini. Mereka menyampaikan aspirasinya kepada Dewan terkait tidak beraktifitasnya bongkar muat di pelabuhan maupun gudang-gudang di Dumai yang mengakibatkan mereka tidak bekerja dua minggu belakangan ini.
Wakil Ketua SPSI Kota Dumai, H. Bahtiar Rahman kepada wartawan digedung DPRD Dumai mengatakan bahwa aksi demo ini dilakukan karena Bea Cukai (BC) tidak mengijinkan kapal sembako melakukan bongkar muat di pelabuhan Dumai yang mengakibatkan para buruh baik buruh pelabuhan maupun buruh gudang kehilangan pekerjaan.
“Sudah dua minggu tidak ada aktifitas bongkar muat di pelabuhan Dumai, apa sebabnya kami tidak tau, yang pasti pihak BC tidak mengizinkannya, akibatnya para buruh kehilangan pekerjaan dan penghasilan,” kata Bakhtiar tokoh pemuda yang akrab disapa Panglimo ini.
Menurut Bakhtiar, kedatangan perwakilan buruh ke DPRD untuk mengadukan nasib yang sudah tidak memiliki penghasilan selama dua minggu belakangan ini. “Kami berharap DPRD Dumai dapat memfasilitasi kami untuk bertemu dengan pihak BC Dumai sehingga persoalan ini segera diselesaikan dan buruh dapat menjalankan aktifitasnya lagi,” harapnya.
Pada kesempatan itu, Bakhtiar juga menyayangkan sikap BC yang setiap ganti kepala berganti pula aturannya, hal itu dinilai merugikan para buruh yang menggantungkan hidupnya pada kegiatan bongkar muat barang baik di pelabuhan maupun digudang.
Bakhtiar mengatakan, bila dalam minggu ini BC tidak memberikan izin melakukan aktifitas bongkar barang di pelabuhan, maka pada 12 Februari mendatang seluruh buruh sekota Dumai akan menggelar aksi demo besar-besaran di kantor BC Dumai. “Hasil rapat lintas serikat buruh dikota Dumai kami sepakati, 12 Februari mendatang akan melaksanakan demo besar-besaran yang melibatkan 3000 lebih buruh, jika dalam minggu ini aktifitas bongkar di pelabuhan tidak dilaksanakan,” tegasnya sambil mengatakan saat ini pihaknya tengah mengajukan surat izin ke Polres Dumai.
Hal senada juga disampaikan Ketua SBKD Dumai, Syaiful Ansar mengatakan dua minggu belakangan ini buruh tidak bekerja akibat tidak adanya aktifitas bongkar muat dipelabuhan.
“Aktifitas dipelabuhan terhenti akibat pergantian kepala Bea Cukai. Oleh sebab itu kami meminta DPRD untuk menyelesaikan persoalan ini sehingga buruh dapat kembali bekerja,” terangnya.
Menurut Syaiful, sebelumnya Kepala BC Dumai mengatakan tidak ada hambatan untuk melakukan aktifitas bongkar muat, tapi kenyataannya importir mengatakan kalau kapal tidak bisa masuk kepelabuhan karena ditangkap pihak BC Dumai, akibatnya ribuan buruh kehilangan pekerjaan.
Sementara, Ketua DPRD Dumai, Zainal Effendi pada kesempatan itu berjanji akan segera memanggil kepala BC Dumai untuk menanyakan persoalan apa yang sebenarnya terjadi sehingga kapal sembako tidak bisa melakukan aktifitas bongkar-muat dipelabuhan.
Pada kesempatan itu, Ketua DPRD berjanji akan menyampaikan keluhan buruh kepada kepala BC, sehingga persoalan ini dapat segera diselesaikan dengan baik. ‘Saya berjanji akan segera menyelesaikan persoalan ini dengan cara memanggil kepala BC untuk meminta keterangan lebih lanjut terkait persoalan yang terjadi dilapangan yang mengakibatkan kapal tidak dapat melakukan aktifitas bongkar di pelabuhan,” kata Zainal Effendi.
Sementara itu, anggota DPRD Dumai lainnya, Timo Kipda berharap buruh dapat menahan diri untuk tidak menggelar aksi demo. “Saya mengerti apa yang dirasakan buruh saat ini, namun demikian saya berharap para buruh agar dapat menahan diri terlebih dahulu, berikan kesempatan kepada kami untuk menyelesaikan persoalan ini,” kata Timo Kipda.
Seperti yang disampaikan Zainal Effendi, Timo juga berjanji akan segera menyelesaikan persoalan yang menyangkut hajat orang banyak ini. “Di kota Dumai sedikitnya ada sekitar 7.000 buruh baik yang bekerja di pelabuhan dan di gudang, dan saya berjanji akan menyelamatkan nasib para buruh agar dapat melaksanakan aktifitas lagi, karna dari lima pelabuhan yang ada di Indonesia, pelabuhan Dumai salah satu pelabuhan yang diizinkan untuk melakukan aktifitas import makanan dan minuman dari luar berdasarkan surat keputusan peraturan menteri perdagangan, jadi tidak ada alas an BC menahan kapal,’ terangnya. (**/r1/rs)
0 komentar:
Posting Komentar