Tak Kunjung Disahkan, Gubri Inisiatif Ajak LAMR Jumpai Menhut

PEKANBARU, RIAUGREEN.COM - Guna mendesak RTRWP Riau yang tak kunjung disahkan oleh Menteri Kehutanan, Gubernur Riau menggandeng semua elemen masyarakat di Riau. Kali ini Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau bersama tokoh lintas etnis, bersama Pemprov akan ke Jakarta untuk menjumpai Menhut menuntaskan RTRWP Riau.

Dijelaskan Gubri didamping Sekdaprov Zaini Ismail, dihadapan para tokoh LAM Riau, diantaranya, Ketua Harian LAM Riau, Al-Azhar, Ketua Dewan Kehormatan H. Tenas Efendi, Mantan Wako Pekanbaru H. Herman Abdullah, Abbas Jamil dan para tokoh lainnya

Pembangunan Riau kedepan sulit dilaksanakan jika RTRWP Riau tidak disahkan. Infrastruktur strategis tidak mungkin dilaksanakan karena terbentur aturan. Dicontohkan Gubri ketika dirinya membangun jalan sepanjang 23 KM di Kabupaten Rokan Hilir dimana pembangunan itu masuk dalam kawan HPH PT. Diamon Jaya.

Ketika itu Pemkab Rohil terpaksa berhadapan dengan hukum karena tidak mengantongi izin dari perusahaan dan Menhut. "Coba bayangkan gara-gara HPH kita tak bisa membuat jalan dikampung sendiri,"aku Gubri.

Bahkan meski sudah mendapat izin dari perusahaan dan diajukan ke Kemenhut tak juga keluar izinya. Bahkan izin pinjam pakaipun tak keluar juga. "Jadi sebelum RTRWP Riau disahkan mustahil kita dapat membangun," ujar Gubri.

Hal yang sama juga terjadi pada proyek pembangunan jalan Tol Pekanbaru-Dumai, dari hasil peninjauan lapangan diketahui 80 persen proyek berada dalam kawasan HPT, HK dan melalui perkebunan PT. Arara Abadi.

Pada proyek jalan Tol sepanjang 126 KM tersebut Kementerian PU menganggarkan dana sebesar 152 M, namun lagi-lagi terbentur aturan dan dana sebesar 152 M yang diperuntukan untuk pembebasan lahan terpaksa dikembalikan.

Menyikapi masalah tersebut, Gubernur Riau mengajak Lembaga Adat Melayu berangkat ke Jakarta. Meminta penjelasan Menhut yang terkesan sengaja mengulur-ulur pengesahan RTRWP Riau. "Padahal Tim 9 sudah menandatangan, apa masalahnya lagi," ujar Gubri yang meminta jika memang rekomendasi dari tim 9 untuk pengesahan RTRWP Riau salah maka bubarkan tim itu dan bentuk yang baru.

Dari hasil koordinasi dengan Menteri Perekonomian Chairul Tanjung dan Menko Kesra Agung Laksono bersedia menerima di Jakarta. "Kita akan pertanyakan kepada Menhut terkait sikapnya,"ucap Gubri.

Rencana tersebut disambut positif oleh Ketua Dewan Kehormatan LAM Riau, Tenas Efendi menurutnya sudah tepat melakukan pertemuan dengan Menhut yang melibatkan seluruh stagholders. (red/rgi)