Gubri Annas Usir Wartawan, Pejabat Pemprov Disuruh Bungkam

PEKANBARU, RIAUGREEN.COM - Hampir seratus wartawan dari berbagai media massa menggeruduk Kantor Gubernur Riau, Kamis (20/3/14). Mereka datang diam-diam. Lantas setelah berkumpul langsung membentang spanduk di pintu utama kantor instansi nomor satu di Provinsi Riau tersebut.

Aksi demo para jurnalis tersebut dipicu sikap Gubernur Riau Annas Maamun yang melecehkan wartawan saat jumpa pers mengekspos sembilan tersangka pembakaran lahan di Posko Satgas Karhutla di Lanud Roesmin Nurdjadin, tadi pagi. (Kamis, 20/03).

Ketika itu, Gubri Annas marah karena pemberitaan yang menyebutkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono marah kepadanya saat berkunjung ke Riau, beberapa hari lalu. Wartawan menyarankan agar gubernur menggunakan hak jawab jika merasa dirugikan pemberitaan, namun saran tersebut justru direspon negatif dan akhirnya wartawan diusir dari ruang jumpa pers.

Dalam aksinya, wartawan memprotes sikap arogan mantan Bupati Rokan Hilir yang baru sebulan lebih satu hari memimpin Pemprov Riau tersebut. Gubri Annas dituntut minta maaf dan memperbaiki sikap agar bisa menghormati kebebasan pers.

Bermula dari sembunyikan informasi SOTK

Kejadian ini berawal sejak beberapa hari terakhir para wartawan yang bertugas di Kantor Gubernur Riau kehilangan nara sumber. Seluruh pejabat selalu menolak memberi penjelasan, terutama terkait keputusan kembali ke SOTK lama. Tidak satu pun yang bersedia menjawab.

Tidak hanya pejabat karier, seperti Asisten III Hardi Jaladdin yang tak lagi bersedia mengangkat telephon wartawan atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Ramli Walid yang menolak memberi penjelasan pada wartawan. Sampai-sampai Wakil Gubernur Arsyadjuliandi Rahman pun juga pelit kata-kata.

"Sama Pak Gubernur lansung sajalah kalau tanya masalah itu. Saya sendiri malah belum tahu," ujar Wagubri kepada wartawan yang bertemu di kantornya, kemarin.

Ternyata sikap tertutup para pejabat Pemprov Riau karena memang dilarang Gubri Annas Maamun untuk memberi informasi kepada wartawan. Intruksi tersebut disampaikan Gubri Annas saat mengumpulkan lebih saratus pejabat eselon II dan II di Ruang Melati Kantor Gubernur, Selasa (18/3/14) sore. Saat mengumumkan keputusannya mengembalikan penggunaan APBD 2014 berdasarkan SOTK lama.

Seorang pejabat penting di lingkungan Pemprov Riau yang menolak namanya disebut membenarkan adanya larangan Gubri Annas pada pejabat untuk bicara pada media massa.

"Saya juga heran, mengapa Pak Gubernur sampai mengeluarkan larangan seperti itu," tukas pejabat tersebut.

Pejabat tersebut lantas menyarankan untuk membuktikan informasinya benar dengan menanyakan masalah SOTK pada pejabat lain. Dipastikan tidak ada yang bersedia menjawab.

Pernyataan pejabat tersebut memang benar. Meskipun sudah menjadi keputusan resmi, namun sampai saat ini pengembalian STOK lama belum ada yang mengumumkan secara resmi.

Gubri Annas memang terkesan tak menyukai media massa. Hari ini, Kamis, (20/03) mantan Bupati Rohil tersebut marah dan berujung pengusiran wartawan dalam jumpa pers di Posko Satgas Karhutla di Lanud Roesmin Nurdjadin. (red/rtc)