SP-KMPT Dumai Minta Pemerintah Putuskan Kontrak Dengan Perusahaan Asing

DUMAI, RIAUGREEN.COM – Serikat Pekerja Kilang Minyak Putri Tujuh (SP-KMPT) PT Pertamina (Persero) Unit II Dumai meminta Pemerintah untuk memutuskan kontrak kerjasama dengan Perusahaan asing dalam pengelolaan migas. Karena, kekayaan alam sektor migas saat ini lebih banyak dikuasai oleh Negara asing dalam pengelolaannya.

Penguasaan pada sector migas yang dikelola oleh anak bangsa (Pertamina) hanya sebesar 15 persen saja selebihnya dikelola dan kuasai oleh pihak asing. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai Negara yang lemah akan ketahanan energy dan kedaulatan energy telah tergadaikan oleh kapitalis asing.

Salah satu contoh Blok Mahakam di Kalimantan Timur, sejak 31 Mret 1967 dikelola oleh perusahaan asal Perancis, Total E&P yang kontraknya akan berakhir pada tahun 2017 nanti.

Sejak tahun 1970 hingga 2011, sekitar 50 persen (13,5 TCF) cadangan telah di ekploitasi, menghasilkan pendapatan kotor sekitar US$ 100 Miliar. Cadangan yang tersisa saat ini sekitar 12,5 tcf, dengan harga gas yang terus naik.

“Kami dari Serikat Pekerja Kilang Putri Tujuh Pertamina Dumai dan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu seluruh Indonesia, menyatakan sikap dan minta Pemerintah segera memutuskan kontrak Blok Mahakam dengan perusahaan asing Total P&E dan Infex Corporation melalui PP atau Kepmen secara terbuka, “tegas Ketua Umum SP-KMPT Pertamina Dumai, Khabibullah Khanafie, Sabtu (16/2) di kantor Sekretariat SP-KMPT.

Tambah Khanafie, hingga 2011 Blok Mahakam telah menghasilkan gas sebanyak 2.200 MMSCFD dan minyak 93.000 barel perhari. Blok ini diperkirakan masih memiliki cadangan gas sekitar 12,7 Triliun kaki kubik. Namun, Pemerintah cenderung kembali menyerahkan pengelolaan blok Mahakam ke pihak asing.

“Pemerintah tampaknya mengembalikan pengelolaan blok Mahakam kepada pihak asing, hal ini dibuktikan dengan sikap pemerintah yang belum memutuskan pengelolaan blok Mahakam kepada anak bangsa melalui Pertamina. Tampaknya sikap tersebut tidak terlepas dari intervensi asing, oknum penguasa dan pemburu rente, “terang Khanafie.

Lanjut Khanafie, sudah terlalu lama penjajahan liberalisme migas berlangsung di negeri ini, mengeruk dan berfoya-foya atas kekayaan yang seharusnya dinikmati oleh anak bangsa, tetapi hanya dinikmati oleh segelintir orang dan kelompok tertentu saja.

Sementara itu, Sekretaris Jendral SP-KMPT Pertamina Dumai, Selsius Saputra mengatakan, Pemerintah melalui SK Migas telah melakukan kebohongan public, dengan cara memanipulasi angka jumlah cadangan yang hanya tinggal 2 TCF saja, sementara paparan dari Total E&P, cadangan minyak tersebut masih 5 TCF.

Lanjut Selsius, SP-KMPT, menunjuk dan mendukung penuh Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara untuk mengelola serta menjadi operator blok Mahakam pada tahun 2017 nanti.

“Kita juga meminta KPK untuk ikut aktif mengawasi proses penyelesaian status kontrak blok Mahakam secara menyeluruh, serta kontrak-kontrak sumber daya alam lainnya, “kata Selsius.

Tambah Selsius, Pemerintah dalam menentukan Direksi Pertamina jangan digunakan untuk kepentingan yang jauh dari etika bisnis. Direksi Pertamina haruslah professional dan memiliki jiwa merah putih serta berpihak kepada rakyat. Apa yang di inginkan ini adalah murni untuk kepentingan Bangsa dan negara serta rakyat Indonesia. “Pernyataan sikap kami Nomor 005/SP-KMPT/II/2013 tanggal 15 Februari 2013 ini kami sampaikan agar pihak Pemerintah dan Institusi lainnya segera menyikapi. Jika hal ini tidak segera dilaksanakan, maka pekerja Pertamina Refenery Unit II Dumai melakukan mogok keja sesuai Intruksi Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), “tegas Selsius Saputra. (*/rs/r1)