Menurut Koordinator Jatam Andrie Wijaya, dari keseluruhan IUP komoditas tambang, batu bara yang paling menonjol jumlahnya. Hal ini didukung trend produksi yang terus meningkat sejak 2012 hingga 2013. “Namun, yang patut disorot adalah peningkatan produksi ini tidak sebanding dengan peningkatan penggunaan batu bara domestik, ungkapnya seperti dilannsir energitoday.
Hal tersebut, senada dengan pernyataan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan – BPK, Ali Masykur Musa. “Pertambangan memang salah satu bisnis yang menggiurkan untuk mendapatkan keuntungan yang menjanjikan, namun demikian penerimaan negara dari sektor tambang tidak signifikan,” katanya.
Dilain pihak, produksi batu bara Indonesia sebagaian besar diekspor ke berbagai negara, hanya sebagian kecil saja yang dikonsumsi dalam negeri, sedangkan kontribusinya hanya 5% dari total realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak - PNBP
Terkait hal tersebut, sejak tahun 2010 hingga 2011, BPK telah melakukan pemeriksaan atas pengelolaan pertambangan batu bara di pulau Kalimantan. Dari 247 perusahaan pemegang IUP batu bara di 7 Kabupaten, Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, BPK menemukan 64 perusahaan tidak membuat rencana kegiatan reklamasi pasca tambang, serta terdapat 73 perusahaan tidak menyetor dana jaminan reklamasi.
Sementara, Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran – Fitra mengatakan, bahwa BPK harusnya mengubah perspektif penilaian. Selama ini, BPK menilai hanya berdasarkan kinerja dan keuangan lembaga, namun tidak berdasarkan akibat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. “Terpenting, BPK jangan hanya menilai berdasarkan sample wilayah, itupun hanya terhadap perusahaan yang kecil,” tegasnya. (JTM)
0 komentar:
Posting Komentar