Asisten II Buka Bimtek Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa

Asisten II Setdakab Bengkalis didampingi Narasumber pelatihan Bimtek dari Lembaga
Administrasi Negara RI Jakarta

BENGKALIS, RIAUGREEN.COM - Asisten Perekonomian dan Pembangunan (II) Setda Kabupaten Bengkalis H. Huzaini membuka secara resmi bimbingan teknis hukum kontra pengadaan barang dan jasa yang ditaja bagian penyusunan Program Setda kabupaten Bengkalis, Senin (23/6/14).

Kegiatan Bimtek itu, dipusatkan di Badan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, Jalan Kelapapati Darat Kecamatan Bengkalis.

Sedangkan Narasumber untuk acara pelatihan Bimtek tersebut didatangkan dari Lembaga Administrasi Negara RI Jakarta, Tampak hadir Kabag penyusunan program setda kabupaten Bengkalis Bambang Irawan, Kepala Badan, Kepala Dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis dan peserta bimbingan teknis (bimtek) hukum kontrak pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

Selain itu, pidato Bupati yang dibacakan ketua panitia menyampaikan, salah satu issu yang paling mengemuka dalam pengelolaan Administrasi Publik belakangan ini adalah tuntutan tentang tata Pemerintahan yang baik (good governance) yang sejalan dengan upaya-upaya pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dalam good governance diharapkan adanya penyelenggaraan Negara yang transparan, Akuntabel, partisipatif dan profesional.

Besarnya tuntutan dari masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah, sejalan dengan dinamika kemajuan tingkat pengetahuan masyarakat, dan perkembangan global. Pola-pola lama telah bergeser, dan secara bertahap mengalami perubahan, sehingga tuntutan tersebut harus direspon secara Positif oleh Pemerintah selaku pengelola Adminisrasi Publik.

"Salah satu upaya yang terus menerus dilakukan pemerintah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, adalah meningkatkan kinerja pelaksanaan pembangunan yang diimplementasikan melalui langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (Apbn) dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah (Apbd), termasuk di dalamnya upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas, dalam rangka pengadaan barang dan jasa guna keperluan pemenuhan kebutuhan organisasi pemerintah dan daerah," kata H. Huzaini.

Diungkapkan H. Huzaini lagi, sebagaimana telah dimaklumi bersama, dalam konteks mewujudkan good governance, terutama dalam pengelolaan administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan dibidang pengadaan barang dan jasa pemerintah, berbagai bentuk dan peraturan perundang-undangan terus disempurnakan pemerintah.

"Hal ini, tertuang pada peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010,"terangnya.

Sementara, atas perubahan tersebut, terjadi perubahan dalam hal mekanisme, tata cara penyusunan dokumen pelelangan, serta bentuk kontrak yang berubah, sehingga perlu pemahaman yang lebih, dalam hal penyusunan kontrak. Salah satu wujud dari pengelolaan keuangan Negara, dalam pelaksanaannya, sistem pengelolaan Proyek sering dianggap Kondusif terhadap praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Fakta memang menunjukkan bahwa rendahnya kemampuan mengelola dana proyek di instansi pemerintah selama ini, menyebabkan pemerintah sering dituding sarat dengan praktek KKN, yang pada gilirannya memang masyarakat juga menjadi pihak yang sangat dirugikan secara moril dan materil.

"Dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang telah disempurnakan dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004, dan dikeluarkannya undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang telah disempurnakan dengan undang-undang nomor 33 tahun 2004, semakin jelas diperlukan berbagai upaya penyempurnaan pengelolaan proyek pembangunan," ulasnya. (RN/adv)