DUMAI, RIAUGREEN.COM - Hingga saat ini belum ada kata sepakat antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Dumai terkait dua proyek di APBD 2014. Proyek tersebut adalah rencana pembangunan masjid Terapung dan usulan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) proyek 2013. Karena perbedaan pendapat terkait dua proyek itu pencairan APBD Dumai 2014 tertunda.
Meski sudah lebih sebulan berada di tim verifikasi provinsi, hingga saat ini dokumen APBD Dumai belum ditandatangani Gubernur Riau Annas Maamun. Sehingga, APBD yang manfaatnya bagi semua elemen hingga saat ini belum bisa dicairkan.
Banggar DPRD Dumai menolak dua proyek tersebut, sedangkan TAPD tetap ngotot memasukkan ke APBD Dumai. Sehingga dewan menggelar paripurna pengesahan APBD dalam kondisi belum disetejui kepala daerah.
Walikota Dumai, Khairul Anwarmengatakan, bahwa pihaknya hanya ingin membangun Kota Dumai. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, pihaknya sudah mengkaji sesuai prospek hukum. Begitu pula dengan kajian penganggaran, tidak mengabaikan kebutuhan masyarakat banyak.
"Justru dengan pembangunan itu, kita mempersembahan kemajuan kepada masyarakat. Sebab, masjid Terapung bisa menjadi ikon Kota Dumai yang patut dibanggakan, sedangkan DPAL proyek drainase 2013 kebutuhan ril untuk mengurangi banjir bila musim hujan tiba," katanya.
Ditegaskan Khairul Anwar, tunggu saja keputusan gubernur. Sebab, APBD sudah ditangan gubernur. Kalau gubernur setuju dengan pembangunan masjid, mari dilanjutkan. Begitupun dengan DPAL drainase. Kalau pun tidak, pihaknya juga sepakat.
Dikatakan Khairul Anwar, rencana dan usulan pembangunan dari pemerintah bukan tidak ada kajiannya. Baik secara hukum maupun prospek kebutuhan masyarakat. Ia membantah orang-orang yang menuduh usulan pembangunan itu tidak prioritas.
"Kembali lagi masalah penganggaran pembanguna masjid, yang dikatakan multiyears itu tidak begitu. Pembangunan itu bertahap, tahun ini Rp15 miliar. Tahun besok bisa dibangun pagarnya misalnya. Bukan tahun jamak," katanya.
Kemudian terkait masterplan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikatakan tidak mempunyai mesjid didalamnya juga tidak benar. Menurutnya, di Taman Bukit Gelanggang (TBK) itu sudah memuat pembangunan mesjid di dalam master plannya.
"Saya sudah sampaikan, kalau masih ragu-ragu diuji dengan ahlinya, pendapat mana yang benar. Terkait pembangunan mesjid dianggap berdekatan dengan Mesjid Habiburrahman, juga sudah saya tawarkan, minta pendapat ahlinya," katanya.
Kemudian informasi yang berhasil dirankum dari lembaga DPRD Dumai, Walikota Dumai Khairul Anwar kembali melayangkan surat ke Gubernur Riau untuk tetap mensetujui usulan dua proyek di APBD Dumai 2014.
Sebelumnya Gubernur Riau Annas Maamun meminta kepada Pemerintah Kota Dumai untuk segera menyelesaikan APBD 2014. Gubernur minta paling lambat, dua hari ini sudah tuntas dan diserahkan ke pemerintah provinsi.
"Saat ini yang belum menyelesaikan yakni Dumai dan Bengkalis, untuk tingkat kabupaten/kota kita meminta supaya APBD Bengkalis maupun Dumai yang belum disahkan agar kembali diselesaikan," kata gubernur, Kamis (27/3) kemarin.
Menurut Gubri, pentingnya percepatan penyelesaian APBD tersebut agar anggaran pembangunan segera direalisasikan. Semakin lambat, akan berdampak pada program pembangunan yang sudah direncanakan.
Menyinggung soal polemik pembahasan yang melibatkan antara eksekutif dan legislatif ke dua daerah tersebut. Gubernur minta didudukan, dan harus diselesaikan agar tak menghambat roda pembangunan.
"Jika sudah mencapai titik kesepakatan diharapkan sudah disampaikan ke gubernur. Karena itu kita juga berharap persoalan ini bisa secepatnya diselesaikan untuk kebaikan bersama dan kepentingan masyarakat," pungkas Annas Maamun. (red/rhc)
0 komentar:
Posting Komentar