60 Persen Perusahaan Tambang Tidak Bayar Pajak

Foto : net

JAKARTA, RIAUGREEN.COM - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengungkap perilaku buruk perusahaan tambang di Indonesia. Menurutnya, sebagian besar perusahaan tambang di Tanah Air tidak membayar pajak dan royalti ke negara.

"Hampir 60 persen perusahaan tambang, mereka tak bayar pajak dan royalti ke negara. Baik itu di Kalimantan, Sulawesi, Papua dan daerah lainnya. Kita lihat infrastruktur di daerah kaya-kaya itu rusak, kemiskinan terjadi," ujar Abraham saat memberi pembekalan kepada ratusan Caleg PDIP di Gedung Serba Guna, Senayan, Jakarta, Rabu (3/713).

Menurut Abraham, sektor pertambangan baik itu batu bara, emas, mineral dan lainnya hanya dinikmati oleh segelintir orang.

"Yang kaya hanya bupati, gubernur dan segelintir orang. Adanya monopoli di daerah dengan memberikan izin pertambangan. Yang terjadi yang kaya pengusaha-pengusaha hitam dengan penguasa-penguasa," jelas Samad.

Pihaknya berjanji akan masuk ke wilayah tersebut untuk menyelamatkan sektor pertambangan agar pendapatan negara lebih besar lagi. Menurutnya, jika sektor tambang dikelola dengan baik serta taat membayar pajak dan royalti ke negara, maka negara akan memperoleh pendapatan sebesar Rp 15.000 triliun per tahun.

"Maka kita akan ketemu Rp 15.000 triliun per tahun di sektor sumber daya alam dari migas, emas, dan tembaga. Rp 15.000 triliun dibagi penduduk Indonesia 240 juta dibagi 12 bulan maka akan ketemu Rp 20 juta perbulan. Bayangkan satu orang penghasilannya 20 juta," jelas Samad.

"KPK ingin memperbaiki regulasi pertambangan. Padahal sektor penerimaan pajak dan pendapatan negara 78 persen dari pajak. Tapi ini gak bisa dioptimalisasi. Karena banyak manipulasi," tandasnya.**

Source : merdeka