 |
| Foto : net |
Informasi itu di sampaikan Asisten II Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Riau Emrizal Pakis, kepada wartawan, di Kantor Gubernur Riau, Senin (24/06/13). Dikatakan Emrizal, dirinya sudah minta dengan biro perekonomian untuk melakukan pertemuan secara konfrehensif, dengan pertamina, kantor Pos dan Badan Pusat Statistik (BPS).
"Kita akan bahas mengenai sudah ditetapkannya harga BBM dan penyaluran BLSM, " ungkap Emrizal.
Untuk BBM, jelas Emrizal, yang harus dikawal itu ketersediaannya dalam menghadapi bulan puasa dan hari raya idul fitri. "Saya ingin melakukan pertemuan secara komfrehensif terkait persiapan penerimaan BLSM, bagaimana operasionalnya akan mengundang kantor Pos dengan BPS, " jelasnya.
Masih kata Emrizal, untuk menghadapi bulan puasa juga akan menghadirkan bank Indonesia guna melihat tingkat inflasi yang ada di Riau, serta melibatkan Disperindag untuk melihat tren terhadap ketersediaan bahan pokok dan harganya.
"Secepatnya, kita akan melakukan pertemuan untuk membahas permasalahan yang ada," kata Emrizal.
Sementara itu, mengenai BLSM langsung ditentukan oleh kabupaten kota. Dalam hal ini, dikatakan Emrizal, peran pemerintah provinsi Riau hanya mengawasi, dan mengevaluasi terhadap pelaksanaannya.
"Kita berharap, ini harus disikapi secepatnya," cetus Emrizal.
Dari awal dikatakan Emrizal, informasi data yang dimiliki sudah ada dari BPS tahun 2011, mensurvei ada 40 persen jumlah penduduk yang berkapasitas tidak mampu yakni terdiri dari miskin dan rawan kemiskinan.
"Tapi yang diberikan hanya 25 persen. Jadi daftar itu sudah ada. Tinggal komando dari pusat kantor Pos untuk melakukan penyaluran,"beber Emrizal.
Hal ini tentu, tidak bisa berjalan sendiri dan harus berkoordinasi dengan kabupaten kota. Kalau diambil pada BPS, beberapa tahun lalu pemprov Riau pernah mengulirkan bantuan seperti ini. "walaupun dulu namanya biaya perobatan tapi sama tujuannya, mungkin dulu 100ribu, sekarang 200ribu. Tapi kan bulannya sama, pendekatannya sama," jelas Emrizal.
Ditanyakan lagi, apakah penerima BLSM di berikan berdasarkan penerima Raskin, dikatakannya hal itu bisa saja terjadi, sebab data raskin juga menggunakan data dari BPS. Tapi yang jelas, data 40persen itu sudah disampaikan kepemerintah Pusat oleh BPS.
"BPS menyerahkan kepusat, lalu pusat menyeleksi menjadi 25 persen. Kalau diambil dari pendekatan raskin, tidak ada masalah,"ujar Emrizal.
Sementara, ketika ditanykan, bagai mana menentukan kategori miskin atau tidaknya seseorang?, dikatakan Emrizal, hal itu dikakukan debgab berbagai cara, salah satunya dengan menghitung pendekatan kalori, pendekatan konsumsi, dan pendekatan pendapatan. "Ukurannya adalah kalorinya, atau pendapatan yang dimiliki masyarakat," katanya.
"Saya kira, jika memang sudah saatnya, ruang di Riau sudah diberikan, saya kira Pos sudah siap untuk menyalurkannya," terangnya.
Untuk itu tambah Emrizal lagi, kamis besok pihaknya akan melakukan pertemuan untuk dapat lebih memantapkan peran Pemerintah selaku pengawas, pengevaluasi dan memonitornya.
"InsyaAllah berjalan lancar, sebab kita sudah pernah melakukan hal yang sama. Yang penting itu tepat waktu dan tepat sasaran," pungkas Emrizal. (*5)
0 komentar:
Posting Komentar