“Percuma ada konvensi capres kalau ketentuan tentang PT 20 persen suara DPR atau 25 persen suara nasional masih ada dalam UU Pilpres,” kata Wakil Ketua Umum PPP, Lukman Hakim Saifuddin, Minggu (2/6/2013).
“Selama ketentuan tersebut masih ada, maka tidak ada gunanya partai-partai menggelar konvensi capres. Makanya, kalau mau konvensi hilangkan dulu ketentuan dalam UU Pilpres,” imbuhnya.
Kata dia, meski partainya menggelar konvensi dan mendapatkan capres untuk diusung pada Pilpres 2014, namun dinilai sia-sia bila aturan tersebut masih ada. Maka solusinya, partai berlambang Kakbah itu harus berkoalisi dengan partai politik lain agar PPP dapat memiliki capres sendiri.
“Kami tentunya harus berkoalisi kalau suara kami tidak mencapai 20 persen. Koalisinya harus dengan partai lain yang suaranya lebih kecil karena kalau dengan partai yang suaranya lebih besar, pasti mereka tidak mau kadernya dijadikan cawapres demi berkoalisi dengan PPP dan kita harus mengalah menjadi cawapres,” kata dia.
Kata Lukman, saat ini PPP sedang mendalami akan menyelenggarakan konvensi capres atau tidak. “Ada dua hal yang sedang dicermati, yakni selain konsepsi, bagaimana mekanisme dan tata cara konvensi, prosedurnya bagaimana dan sebagainya. Ini satu persoalan tersendiri, selain soal urgensi dan signifikasi,” ujarnya.
Selama ini partai nomor urut 9 itu beranggapan aturan PT di UU Pilpres bisa dihapuskan dengan kesepakatan bersama oleh partai-partai di DPR.
“Tadinya kita berpikir PT 20 persen itu dihapuskan, tapi ternyata kelihatannya itu belum pasti meski sebenarnya penghapusan PT 20 persen itu menguntungkan bagi parpol-parpol karena bisa mengajukan calonnya sendiri. Selain itu juga menguntungkan rakyat karena banyaknya pilihan dan partai-partai lain pasti terdorong menyelenggarakan konvensi yang artinya akan banyak anak bangsa yang bisa mencalonkan diri,” pungkasnya. (*)
sumber : okezone
0 komentar:
Posting Komentar