Penanggulangan kemiskinan dengan menitik beratkan kepada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional, merupakan wujud komitmen pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
Program tersebut juga merupakan program pemerintah yang secara substansi berupaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui konsep pemberdayaan masyarakat. Dan pelaku pembangunan sosial lainnya, termasuk pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat, sehingga terbangun, “gerakan kemandirian penanggulangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan”, yang bertumpu kepada nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip universal.
“Permasalahan kemiskinan di Indonesia sudah sangat mendesak untuk ditangani,”| tegas Walikota Dumai, Khairul Anwar dalam sambutanya yang dibacakan Asisten I Setdako Dumai H Syamsudin ST dalam pembukaan sosialisasi Rabu (15/5).
Khusus di wilayah perkotaan salah satu kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh dibawah standar kelayakan, serta mata pencaharian yang tidak menentu.
Disadari bahwa selama ini banyak pihak lebih melihat persoalan kemiskinan hanya pada tataran gejala-gejala yang tampak terlihat dari luar atau permukaan saja yang mencakup multy dimensi, baik dimensi politik, social, ekonomi, asset dan lain-lain.
Dalam kehidupan sehari-hari, kata Syamsuddin, dimensi-dimensi dari gejala kemiskinan muncul dalam berbagai bentuk. Untuk dimensi politik, sering muncul dengan tidak dimilikinya wadah organisasi yang mampu memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat miskin, sehingga mereka tersingkir dari pengambilan keputusan penting yang menyangkut diri mereka.
Akibatnya, tambah Syamsuddin, mereka juga tak memiliki akses yang memadai ke berbagai sumber daya kunci yang dibutuhkan untuk menyenglenggarakan hidup mereka secara benar, termasuk akses informasi. Dimensi sosial sering muncul dalam bentuk tidak terintegrasinya warga miskin ke dalam institusi sosial yang ada. Terinternalisasikannya budaya kemiskinan yang merusak kualitas manusia dan etos kerja mereka serta pudarnya nilai-nilai kapitas sosial.
Sedangkan dimensi lingkungan, sering muncul dalam bentuk sikap dan prilaku dan cara pandang yang tidak berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, sehingga cenderung memutus dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kurang menjaga kelestarian dan perlindungan lingkungan dan pemukiman.
Selain itu, kata Assisten I, dimensi ekonoimi muncul dalam bentuk rendahnya penghasilan, sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sampai batas yang layak serta dimensi asset, ditandai dengan rendahnya kepemilikan masyarakat miskin terhadap berbagai hal, yang mampu menjadi modal hidup termauk asset kualitas sumber daya manusia (human capital), peralatan kerja modal dana, hunian atau perumahan.
“Untuk itulah Pemerintah Kota (Pemko) Dumai berharap sosialisasi yang dilaksankan ini mampu maningkatkan peran PNPM-MP dan PJOK dalam memberdayakan masyarakat kita,” ungkapnya, sembari minta agar lurah selaku ring terdepan dalam mansuply pelayanan kepada masyarakat tentunya perannya sangat krusial bagi terciptanya peranserta masyarakat khsusnya di kota Dumai.
Sementara itu, Rudi Rosidi sebagai Koordinator Wilayah II Riau membawahi Bengkalis dan Dumai menjelaskan, sosialisasi bertujuan memberikan pemahaman terhadap stak holder yang terlibat dalam PNPM-MP.
“Kegiatan ini sengaja dilaksankan untuk menyamakan persepsi tentang PMPM-MP,” jelas Rudi disela-sela sosialisasi PNPM-MP bagi lurah dan PJOK se kota Dumai di Hotel Comfort Dumai Rabu (15/5).
Menurut Rudi, Kota Dumai tercatat juara II dalam realisasi pembangunan infrastruktur PNPM-MP yang sumber dananya dari APBN. Sedangkan untuk dana bergilir, dari 32 kelurahan yang sudah tersalurkan hanya 10 kelurahan yang dapat berjalan dengan baik.
Untuk tahun 2013, sebanyak Rp 4 miliar dana APBN turun ke Dumai, sedangkan dari APBD sebanyak Rp 1,5 milliar. “Dana tersebut akan disalurkan kepada 33 kelurahan yang ada di kota Dumai,” ungkap Rudi. (r1/rs)
0 komentar:
Posting Komentar