 |
| Foto : google |
"Daerah lain ada yang mengirim laporan lewat pos dan ada juga yang pakai email. Saya juga tidak tahu kenapa Gubernur Riau mengirimkan orang sebanyak ini. Sebenarnya perwakilan 1 atau 2 orang saja kan sudah bisa," ujar Abubakar di kantornya Jl Sudirman, Jaksel. seperti dilansir detikcom, Senin (1/4/2013).
Pihak Pemprov Riau menyatakan uang perjalanan yang digunakan oleh rombongan bupati dan staf ke Jakarta itu, dibiayai oleh APBD. Abubakar menolak memberi komentar terhadap tindakan Pemprov Riau ini, terkait dengan pemborosan kas daerah.
"Ya Anda tanya saja ke pihak Riau apakah itu pemborosan atau tidak," ujar Abubakar.
Seperti diberitakan sebelumnya, 12 bupati dan walikota di Riau plus stafnya mendatangi kantor Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan BR). Kedatangan mereka ini untuk mengirimkan laporan akuntabilitas pemerintah daerah di Riau.
Total rombongan dari Riau ini berjumlah 50 orang dan disambut langsung oleh Men PAN Azwar Abubakar di kantornya, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (1/4/2013). Mereka mengaku datang berbondong-bondong karena mendapatkan perintah langsung dari Gubernur Riau Rusli Zainal, yang kini menyandang status tersangka kasus PON Riau.
"Hari ini kami membawa seluruh bupati dan walikota. Kalau jumlah ada 12, tapi karena mereka membawa staf jadi total ada 50 orang. Ini arahan langsung dari Pak Gubernur. Kami diperintahkan menyampaikan kinerja secara serempak kepada Men PAN," ujar Kepala Inspektorat Pemprov Riau Syamsu Rizal.
"Ini memang sudah jadi tradisi kami. Memang pelaporan bisa dikirimkan saja. Tapi kalau semua datang bersama-sama, kami bisa langsung mendengar arahan dari Pak Menteri. Ya karena ini berkaitan dengan pemerintahan, ini berasal dari APBD," sambung Syamsu. (*)
0 komentar:
Posting Komentar