DPRD Dumai Makelar Proyek, Matikan Ekonomi Kontraktor

Hearing DPRD Dumai dengan Lembaga Swadaya Masyarakat , Kontraktor, dan Warga

PEKANBARU (RG) - Warga Dumai sebut anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat selain menyebutkan sebagai perampok juga disebut sebagai “Makelar Proyek” dalam menggasak uang rakyat melalui pundi-pundi proyek dari Pemerintah Kota Dumai.

Seperti dilansir Dumaisatu.com, Hal itulah yang disampaikan M Hasbi, Senin (12/11/12) pagi di gedung DPRD Dumai. "Kami sebagai masyarakat sudah miris melihat anggota dewan melibas semua proyek yang didanai APBD. Hal itu sesuai dari pelacakan yang kami lakukan di Satker Pemko Dumai. Kalau Dahlan Iskan menyubut Anggota Dewan pemeras, di Dumai wakil rakyat “Makelar Proyek”, yang menghilangkan perekonomian para kontraktor di Dumai karena telah di kuasai oleh wakil rakyat yang rakus dan tamak," ujarnya.


Kemudian pernyataan kembali diungkapkan Armdi, bahwa anggota DPRD Dumai memberikan rekomendasi soal proyek-proyek untuk kepentinganya melalui Satker. Apakah seperti ini tugas wakil rakayat, kerjanya memberikan rekomendasi Satker yang ujung-ujungnya di rampok. Melihat kondisi ini, Armidi, sangat prihatin dengan tingkah polah yang dilakukan anggota DPRD Dumai.


"Kami datang kesini untuk mempertanyakan gagalnya proyek multi years yang kali coret itu dewan. Kami mau pertanyakan hal ini. Kalian hanya mementingkan diri anda untuk melibas proyek di lingkungan Pemko Dumai. Padahal saat ini masyarakat sangat menanti terwujudnya proyek multi years jalan tersebut," tegas Armidi disambut riuh sorak masyarakat dalam pertemuan di ruang Cempaka DPRD Dumai.


Tidak Armidi saja, pertanya bergilir disampaikan Zulkifli yang mewakili masyarakat Kelurahan Mekar Sari. Dirinya akan melakukan pemblokiran jalan jika proyek multi years jalan Tuanku Tambusai yang sudah di Perda kan tersebut. Pihaknya mempertanyakan, kenapa proyek yang sudah ada Perdanya bisa digagalkan, padahal masyarakat menanti wujud dari pembangunan proyek multi years tersebut.


Ketua DPRD Dumai, Zainal Effendi mengatakan, mengaku semua proyek tidak dikerjakannya. Dewan hanya mengusulkan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Jadi mengenai proyek yang berbentuk fisik, Dewan tidak pernah melakukan pengerjaan proyek tersebut, karena dewan tidak memiliki hak untuk itu. Kemudian masalah multi years, dewan sudah menganggarkan dan dewan memahami tidak membangun Dumai.


"Kami selagi masih duduk disini, proyek itu idaman kita semua. Kenapa proyek itu kita gagalkan, karena lahirnya proyek tersebut menimbulkan masalah. Masalah multi years itu, turunan itu karena Dinas PU tidak bisa menjelaskan tentang uang-uang kesana kemari. Bahkan kontraktor pemenangpun sudah tau," ungkap Zainal Effendi menjawab pertanyaan masyarakat Dumai.


Anggota Dewan lain Hasrizal juga ikut memberikan jawaban atas pertanyaan warga. Hasrizal dalam jawabannya mengatakan, masyarakat bisa buka dalam aturan-aturannya. Hasrizal menolak dan mebatakan proyek tersebut dirinya siap untuk mempertanggungjawabkan terkait pembatalan tersebut. Multi yeasr tersebut dikatakan Hasrizal mengatakan bahwa multi yeasr tidak memiliki payung hukum.


"Kita kasihan sebenarnya dengan masalah ini, namun Kadis PU sendiri tidak bisa merincikan sejalas mungkin. Kita menolak ini karena proyek tersebut bakal menimbulkan permasalahan. Dari pada timbul masalah, tentunya kita batalkan. Kita sangat kasihan kepada masyarakat soal proyek multi years ini. Kita sebelum memutuskan proyek multi years, sudah konsultasi ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan Biro Hukum Provinsi Riau," tegas Hasrizal dengan nada lantang.


Diulangi Hasrizal, kalau memang dari 30 anggota dewan ada yang bermain proyek tangkap dan masukkan penjara. Karena itu sangat tidak dibenarkan, anggota dewan bermain proyek. Maka dari itu, sangat tidak benar meminta proyek ke Satker di Lingkungan Pemko Dumai. Maka masyarakat berhak mengawasi dan mengamati gerak-gerik anggota dewan yang mendatangi Satker.


Zainal Abidin yang juga Wakil Ketua DPRD Dumai ikut memberikan pernyataan, bahwa mengenai proyek multi years tersebut tidak didikung perangkat payung hukum. Jadi dewan meminta kepada Kadis PU, untuk menjelaskan skala prioritas pembangunan Kota Dumai. Karena semua ajuan proyek multi years tersebut banyak tidak masuk akal. Secara jelas Kadis PU tidak bisa menjelaskan tentunya apa yang dimita Dewan beberapa waktu lalau.


"Proyek multi years tidak bisa di persentasekan Kadis PU.  Proyek multi yeras yang tidak masuk akal ini pasti ada intelektualnya dibelakang semua itu. Maka dari itu, saya minta kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam isu yang berkembang dilapangan soal proyek multi years tidak masuk akal," jelas Zainal Abidin dengan menuding jarinya ke meja tersebut.


Turut hadir Anggota DPRD Dumai, Zainal Efendi, Zainal Abidin, Eko Suharjo, Timo Kipda, Agus Purwanto, Andi Firman, Hasrizal, Jalalludin, Sudirman, Khairul Saleh, Ahmad Syafawi,aparat Kepolisian yang dihadiri Waka Polres Kompol Hardian, dan puluhan masyarakat Bukit Timah, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.(*)