Pekanbaru - Wakil Gubernur Riau Mambang Mit mengatakan Pemprov Riau
harus berjuang untuk mendapatkan hak pengelolaan Blok Siak yang akan
habis kontraknya dari PT Chevron Pacific Indonesia pada 2013.
"Jangan
ada alasan bahwa kita tak mampu, Riau harus berperan untuk mengelola
Blok Siak," kata Mambang kepada ANTARA di Pekanbaru, Jumat.
Menurut
dia, secara kualitas sumber daya manusia (SDM), Riau sudah memiliki
cukup banyak ahli pertambangan. Karena itu, tak ada alasan kualitas SDM
Riau dinilai kurang cakap untuk mengelola blok minyak.
"Kalau pun perlu, kita bisa datangkan SDM dari luar daerah untuk membantu pengelolaannya," kata Mambang.
Terkait
dana, Pemprov Riau bisa membentuk sebuah BUMD yang akan melakukan
kolaborasi dengan kontraktor minyak lain. Bahkan, bukan tidak mungkin
BUMD itu akan bekerjasama dengan Chevron untuk pengelolaan bersama.
Salah
satu konsep kolaborasi yang bisa digunakan dalam pengelolaan blok Siak
adalah “participating interest” di mana intinya BUMD bisa memulai dengan
kepemilikan saham minimal 10 persen dalam kolaborasi itu.
Konsep
tersebut, sudah diterapkan di Riau namun bukan melibatkan perusahaan
asing, yakni pembentukan Badan Operasi Bersama Pertamina Hulu dan BUMD
PT Bumi Siak Pusako dalam pengelolaan Blok CPP (Coastal Plain
Pekanbaru).
Chevron sendiri telah memasukan proposal kepada Kementerian ESDM untuk bisa memperpanjang operasi di blok Siak sejak tahun 2011.
Kontrak
Bagi Hasil (production sharing contract) Chevron, dahulu masih bernama
Caltex, di blok Siak diteken tahun 1991 selama 22 tahun dan berakhir
2013. Sebelumnya, pengelolaan blok itu menggunakan sistem Kontrak Karya
yang diteken pada September 1963.
Sumber : antarariau
0 komentar:
Posting Komentar