Massa PPD demo di halaman kantor Gubri |
Mereka menuntut kepada gubernur Riau, agar PPD dan UED/K-SP tetap dilanjutkan karena dinilai sangat memberikan efek positif terhadap perkembangan seluruh desa di Riau. Tuntutan mereka ini berangkat dari adanya isu untuk membubarkan PPD dan UED/SP oleh Pemerintah Provinsi Riau.
"Kami ingin program ini tetap berjalan dan jangan dibubarkan. Karena program ini juga sudah banyak menelan anggaran dengan realisasi pembangunan yang jelas untuk perkembangan setiap desa," kata Dodi, salah satu pendamping desa asal Kabupaten Pelalawan.
Dijelaskannya, PPD ini sudah menyerap sebanyak 278 tenaga fasilitator dan 9.890 tenaga pengelola di desa dan kelurahan. Mereka mendapat informasi bahwa ada upaya untuk menghilangkan PPD dan UED/K-SP di Provinsi Riau.
Selain itu, tenaga PPD juga belum menerima honor sejak Januari 2014. Mereka menuntut agar Pemprov Riau segera merealisasikan honor tersebut. Karena mereka sudah tidak tahan dan susa menanggung biaya hidup selama honor mereka tidak dijalankan. (red/grc)
0 komentar:
Posting Komentar