Masuri SH |
Menyikapi hal ini, Ketua Kadin Kab. Bengkalis, Masuri SH, Rabu (12/2) menyampaikan, perlunya ada kebijakan dari Pemerintah Daerah untuk menyikapi masalah pengesahan APBD Bengkalis Tahun 2014 yang belum ada tanda akan disahkan.
Menurut Masuri, Kebijakan bisa diambil Eksekutif apabila Pihak legislatif telah melakukan pertemuan beberapa kali dan terus tidak memenuhi Forum untuk pembentukan Banggar dan sebagainya, maka pemerintah harus mengambil sikap dengan cara langsung berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi dan Pusat.
"Ketika Hari ini kita mendengar tentang Hiruk Pikuknya Bengkalis terhadap Anggaran APBD murni 2014, saya fikir pihak Eksekutif harus mengambil Langkah-langkah yang dianggap baik untuk kepentingan masyarakat banyak dan kepentingan Publik, khususnya terhadap Pembangunan Daerah, dengan cara berkoordinasi bersama pihak Provinsi dan Pusat," papar Masuri.
Masuri juga menyampaikan, Keteledoran Dewan tidak menjadi hambatan yang buruk bagi kepentingan Masyarakat banyak. Sama-sama diketahui ketelambatan dalam Pengesahan APBD Murni ini juga akan Berdampak terhadap Ekonomi Bengkalis pada keseluruhan.
"Karena apa, karena Bengkalis masih bergantung dengan adanya APBD, dan ini terbukti seperti tahun-tahun yang lalu. Dan ketika APBD itu cepat disahkan, maka kedepan Ekonomi Bengkalis itu akan tumbuh dengan baik," pungkas Ketua Kadin Bengkalis, Masuri SH. (asr)
0 komentar:
Posting Komentar