Hadapi Perdagangan Bebas ASEAN (MEA) 2015, SDM di Riau Meragukan

PEKANBARU, RIAUGREEN.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau cemaskan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menghadapi pemberlakuan perdagangan bebas antar negara-negara di kawasan Asia Tenggara atau lebih kenal dengan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

"Konsep kita, bagaimana meningkatkan sumber daya manusia di Riau menjadi manusia yang siap berkompetisi. Ini bukan hanya di birokrasi, akan tetapi bagi mereka yang akan memasuki lapangan kerja," ujar Wakil Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman di Pekanbaru, Ahad.

Menurutnya, ada sebanyak enam juta penduduk provinsi tersebut yang memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda dan mempunyai tingkat pendidikan yang berbeda pula antara satu dengan yang lain.

Masyarakat yang akan memasuki lapangan pekerjaan dan berada di Riau harus menyadari hal tersebut karena mereka memiliki tidak pendidikan dari mulai ada yang rendah, menengah dan tinggi dalam menghadapi pemberlakuan perdagangan bebas MEA 2015.

"Kita lihat, rendah ini ada berapa persen?. Begitu juga dengan menengah dan tinggi. Kalau saya melihatnya, mereka yang berpendidikan rendah masih banyak sekali. Untuk menghadapi pemberlakuan MEA, maka harus disiapkan untuk masuk ke pasar kerja," katanya.

Bagaimana mendidik mereka yang berpendidikan rendah, lanjutnya, dengan menambah keterampilan seperti melalui sekolah kejuruan, kemudian balai latihan kerja harus dioptimalkan fungsinya atau dengan menambah peralatan balai latihan kerja di Riau.

"Di samping membangun infrastruktur, kesehatan dan lain-lain. Ini juga menjadi pemikiran kita. Melalui SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang ada, seperti dinas tenaga kerja dan salah satu visi kita mengurangi angka kemiskinan. Mereka tidak miskin jika sudah ada keahlian dan mendapatkan lapangan kerja," ucapnya.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Riau sebelumnya menyatakan pesimis dengan sumber daya manusia dan regulasi yang ada di provinsi tersebut, dinilai telah siap dalam menyambut pemberlakuan masyarakat ekonomi ASEAN pada tahun 2015.

"Perlu dilakukan pembenahan terhadap SDM sesegera mungkin di Riau dan pembenahan regulasi. Soalnya, para pejabat di Riau belum ada yang menyentuh MEA. Jadi wajar jika masalah SDM tidak segera dibenahi, maka kita bersikap pesimistis," ujar Direktur Eksekutif Kadin Riau, Muhammad Herwan.

Dia mengatakan, permasalahan SDM merupakan permasalahan serius yang perlu segera dibenahi agar bisa menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri, sebab besarnya potensi Riau karena dianugerahi sebagai daerah yang kaya dengal hasil perkebunan sawit.

Kemudian minyak dan gas bumi (migas) dari alam Riau serta terdapat dua raksasa perusahaan kertas nasional dan provinsi tersebut tercermin dari letak geografis dalam forum kerjasama "Singapore-Johor-Riau (SIJORI) Growth Triangle".

Ketika Usaha Mikro Kecil Mengah (UMKM) dan pelaku usaha di negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Thailand mendapat berbagai insentif dari pemerintah, justru di Indonesia masih berkutat dengan regulasi dinilai masih mencekik UMKM dan pelaku usaha.

"Ketidaksiapan kita meliputi SDM di bidang UMKM, kemudian regulasi, lalu insentif serta permodalan. Ini bukan hanya terjadi di Riau saja, tetapi seluruh provinsi termasuk Jakarta sebagai ibu kota negara," katanya. (red/ant)