Kantor DPRD Bengkalis |
Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Bengkalis (IPMKB), Panca Dharma kepada wartawan, (03/02/14) mengutarakan, batalnya rapat pembahasan KUA-PPAS beberapa waktu lalu dengan alasan tidak kehadiran anggota dewan yang tidak mencukupi menunjukkan tidak komitmennya anggota dewan selaku wakil rakyat.
Keterlambatan pengesahan APBD 2014 yang dinilai bakal berdampak langsung terhadap masyarakat, berbuntut kecaman dan deadline dari mahasiswa untuk segera disahkannya APBD Bengkalis hingga 15 Februari ini.
Kalau ini tidak juga di bahas, Panca mengungkapkan, seluruh mahasiswa Bengkalis segera akan melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor DPRD Bengkalis. Pihaknya saat ini mengaku sedang berkoordinasi dengan seluruh mahasiswa Bengkalis melalui sejumlah organisasi mahasiswa Bengkalis, Ketua BEM kampus yang ada di Bengkalis dan lainnya untuk mendesak segera disahkannya APBD Bengkalis tahun 2014 tersebut.
"Jadi jangan salahkan jika kami seluruh mahasiswa Bengkalis akan melakukan aksi besar-besaran mempertanyakan kinerja pemerintah selama ini. Karena selama ini kami tidak pernah melakukan hal serupa demikian,"tegasnya.
Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, Misliadi ketika dihubungi senin (03/02/14). Menanggapi persoalan tuntutan serta aksi yang akan dilakukan sejumlah mahasiswa tersebut merupakan suatu hal yang wajar.
Ungkapnya lagi, jika mahasiswa mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa terkait lambannya proses pengesahan APBD, hal itu merupakan hak mahasiswa dalam mengawasi pembangunan di daerahnya.
"Hal yang wajar jika mahasiswa di Bengkalis menuntut untuk segera disahkannya APBD. Karena itu merupakan kewajiban sosial dan hak mahasiswa dalam mengontrol pembangunan," ungkap politisi dari partai PKB ini.
Senada, Ketua DPRD Bengkalis, Jamal Abdillah mengapresiasi perhatian yang diberikan kaum mahasiswa terkait lambannya proses pengesahan APBD Bengkalis. Setiap hal yang menyangkut kepentingan masyarakat dan kepentingan pembangunan, seluruh masyarakat Bengkalis berhak dalam memberikan kritikan terhadap kinerja pemerintah.
"Saya mendukung peran mahasiswa dalam mengawasi kinerja DPRD. Siapapun tentunya berhak dalam mengawasi kinerja pemerintah apalagi yang menyangkut pembangunan dan masyarakat banyak," ungkapnya (asr).
0 komentar:
Posting Komentar