 |
| illustrasi.net |
JAKARTA, RIAUGREEN.COM - Utang luar negeri RI yang sudah mencapai
Rp2.023.72 trilliun pada 2013 ini. Jika dibagi dengan jumlah penduduk
Indonesia, maka setiap warga negara Indonesia saat ini harus menanggung
beban utang bangsa sebesar Rp8,5juta
"Pada akhir tahun 2004 utang Indonesia masih sekitar Rp 1.299,50 trilliun. Namun periode pertama SBY menjabat, utang naik Rp 724,22 trilliun. Kini utang-hutang tersebut menjadi beban rakyat," beber Ketua Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan dalam diskusi bertema Kebijakan Pro Asing+Utang SBY= Negara Bangkrut' di Dapur Selera, Jakarta Selatan, Minggu (7/7).
Pasca krisis moneter pada tahun 1997/1998, ungkap Dani, utang luar negeri (ULN) pemerintah membengkak dalam jumlah sangat besar. Sebelum krisis, jumlah ULN pemerintah masih sekitar 53,8 miliar dolar AS. Karena pemerintah terus menambah pembuatan ULN baru, jumlahnya membengkak menjadi sekitar 117,790 miliar dolar AS pada April 2013 . Jika ditambah dengan Surat Berharga Negara, secara keseluruhan total utang pemerintah Indonesia hingga April 2013 telah mencapai Rp 2.023,72 triliun.
Total pembayaran cicilan pokok dan bunga utang pada tahun 2005 mencapai Rp 126.768 triliun, atau sekitar 24,8 persen dari total belanja negara yang berjumlah Rp 509.632 triliun. Pada tahun 2013, pemerintah merencanakan membayar cicilan pokok dan bunga utang sebesar Rp 299,708 triliun, atau sekitar 17,3 persen dari total belanja negara pada APBNP 2013 yang berjumlah Rp1.726,2 triliun. Sementara total pembayaran cicilan pokok dan bunga utang dalam dan luar negeri sejak 2005-2012 telah mencapai Rp 1.584,879 triliun.
"Ini artinya, jika pemerintah selalu menjadikan subsidi BBM sebagai kambing hitam, maka sebenarnya lewat pembayaran utang, pemerintah terus memberikan subsidi kepada pihak asing, orang kaya pemilik surat berharga negara dengan imbal-hasil yang tinggi, serta sejumlah perbankan yang menikmati pembayaran bunga obligasi rekap," ungkap Dani.
Hal ini, masih kata Dani, kontras dengan porsi anggaran kemiskinan yang hanya mencapai Rp 23 triliun pada tahun 2005, atau hanya sekitar 4,5 persen dari total belanja negara. Pada tahun 2013 total anggaran kemiskinan berjumlah Rp115,5 triliun, atau hanya sekitar 6,7 persen dari total belanja negara.[ach/pst]
"Pada akhir tahun 2004 utang Indonesia masih sekitar Rp 1.299,50 trilliun. Namun periode pertama SBY menjabat, utang naik Rp 724,22 trilliun. Kini utang-hutang tersebut menjadi beban rakyat," beber Ketua Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan dalam diskusi bertema Kebijakan Pro Asing+Utang SBY= Negara Bangkrut' di Dapur Selera, Jakarta Selatan, Minggu (7/7).
Pasca krisis moneter pada tahun 1997/1998, ungkap Dani, utang luar negeri (ULN) pemerintah membengkak dalam jumlah sangat besar. Sebelum krisis, jumlah ULN pemerintah masih sekitar 53,8 miliar dolar AS. Karena pemerintah terus menambah pembuatan ULN baru, jumlahnya membengkak menjadi sekitar 117,790 miliar dolar AS pada April 2013 . Jika ditambah dengan Surat Berharga Negara, secara keseluruhan total utang pemerintah Indonesia hingga April 2013 telah mencapai Rp 2.023,72 triliun.
Total pembayaran cicilan pokok dan bunga utang pada tahun 2005 mencapai Rp 126.768 triliun, atau sekitar 24,8 persen dari total belanja negara yang berjumlah Rp 509.632 triliun. Pada tahun 2013, pemerintah merencanakan membayar cicilan pokok dan bunga utang sebesar Rp 299,708 triliun, atau sekitar 17,3 persen dari total belanja negara pada APBNP 2013 yang berjumlah Rp1.726,2 triliun. Sementara total pembayaran cicilan pokok dan bunga utang dalam dan luar negeri sejak 2005-2012 telah mencapai Rp 1.584,879 triliun.
"Ini artinya, jika pemerintah selalu menjadikan subsidi BBM sebagai kambing hitam, maka sebenarnya lewat pembayaran utang, pemerintah terus memberikan subsidi kepada pihak asing, orang kaya pemilik surat berharga negara dengan imbal-hasil yang tinggi, serta sejumlah perbankan yang menikmati pembayaran bunga obligasi rekap," ungkap Dani.
Hal ini, masih kata Dani, kontras dengan porsi anggaran kemiskinan yang hanya mencapai Rp 23 triliun pada tahun 2005, atau hanya sekitar 4,5 persen dari total belanja negara. Pada tahun 2013 total anggaran kemiskinan berjumlah Rp115,5 triliun, atau hanya sekitar 6,7 persen dari total belanja negara.[ach/pst]
0 komentar:
Posting Komentar