FMPPD Bengkalis Demo Bupati Terkait Pemekaran 53 Desa

Ratusan Anggota FMMPD dihalaman Kantor Bupati Bengkalis

BENGKALIS, RIAUGREEN.COM - Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Pemekaran Desa (FMPPD) Bengkalis Menggelar unjuk rasa damai di kantor Bupati Bengkalis, Rabu (3/7/13) sekitar pukul 10.00 Wib. 

Dalam aksi tersebut ratusan masyarakat mendatangi kantor bupati bengkalis yang terdir dari perwakilan setiap desa dari empat kecamatan sekabupaten Bengkalis.

Beberapa personil anggota Kepolisian Resort Bengkalis juga dikerahkan untuk menjaga keamanan, dalam orasi tersebut pengunjuk rasa meminta pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk mempercepat proses pemekaran desa yang telah di rencanakan 8 bulan yang lalu. pemekaran sebanyak 53 desa yang di janjikan oleh pemerintah bengkalis, Jika di tunda menurutnya berarti Pemerintah telah menunda pembangunan di Kab. Bengkalis.

Setelah sekitar satu jam lebih melakukan orasi di jalan depan kantor bupati para pendemo diperkenankan untuk bisa memasuki dalam lapangan kantor bupati, untuk berdialog dengan pihak pemerintahan. pendemo di wajibkan masuk keruangan melalui perwakilannya hanya di batasi sebanyak 10 orang.

Turadi sebagai koordinator FMPPD mengatakan kepada bupati harus melaksanakan secepatnya janji untuk pemekaran 53 desa di kebupaten bengkalis yang telah di sahkan dalam bulan September tahun 2012 yang lalu.

" Hasil dari pertemuan kita tadi saya berterima kasih kepada pemerintah yang akan segera meresmikan desa yang telah selesai dan tidak bermasalah lagi terkait dengan tampa batas, namun bagi desa pemekaran yang masih bermasalah batasnya akan dilakukan perbaikan kembali. Kami ingin pemerintah Kab. Bengkalis secepatnya merekomendasikan pemekaran desa yang telah diwacanakan," ujar Turadi.

Turadi saat dikonfirmasi wartawan mengatakan akan memberi waktu hingga akhir Agustus untuk pemerintah bengkalis meresmikan pemekaran desa- desa, jika tidak juga di penuhi tuntutannya beserta kawan- kawan beliau berjanji akan kembali menggelar aksi demo di kantor Bupati, jelasnya.

“ jika hal itu tidak dilakukan maka kami akan kembali akan melakukan aksi lagi. Seperti apa aksinya nanti kita lihat saja, Sudah 1 tahun soal pemekaran ini berlarut- berlarut. Jadi, kami berharap kepada pemerintah agar secepatnya melakukan peresmian” tegas turadi.(d'ari)