"Ada sebanyak 52 KK warga beserta anak-anak dalam kondisi ketakutan dan kami sempat mengungsi," kata Ahmad, seorang warga di Bagansiapiapi, seperti dilansir Antara Jumat.
Ia menyatakan pihak sekuriti perusahaan terkadang meneror dan mengancam mereka, hingga warga kehilangan rasa aman termasuk saat beraktivitas menuntut ilmu.
"Saya selalu khawatir ketika anak berangkat ke sekolah. Takut terjadi sesuatu pada mereka apalagi perjalanan ke sekolah cukup jauh," ujarnya.
Sebelumnya Ketua KPAI Arist Merdeka Sirait bersama rombongan dari Jakarta telah mendatangi lokasi kejadian.
Ia bermaksud mencarikan solusi agar hak dasar anak dalam memperoleh pendidikan tidak terganggu gara-gara konflik antara PT Andika dengan warga.
Kabag Tata Pemerintahan (Tapem) Setdakab Rohil, Ahmad Arslan mengatakan, Desa Jurong 18 yang dinyatakan Ketua KPAI itu bukan termasuk dalam wilayah Kabupaten Rokan Hilir, melainkan masuk dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul).
"Jurong 18 itu masih jauh dari tapal batas dan itu masuk dalam wilayah Rohul, bukan dalam wilayah Rohil. Masa kita mencampuri masalah wilayah kabupaten lain," kata Arslan.
Ketua DPRD Rohil Nasrudin mengatakan, persoalan antara warga dengan PT Andika harus dibawa ke jenjang yang lebih tinggi karena wilayah kerja PT Andika berada di dua wilayah Kabupaten Rohil dan Rohul.(*)
0 komentar:
Posting Komentar