Bupati Bengkalis Pimpin Rakor Pemilu 2014

Bupati memebrikan sambutan pada
rakor pemilu 2014

BENGKALIS, RIAUGREEN.COM - Bupati Bengkalis H. Herliyan Saleh resmi membuka rapat kordinasi Dukungan Aparatur pemerintahan daerah kabupaten Bengkalis dalam menyukseskan pemilihan (Pemilu) DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota tahun 2014, acara rapat koordinasi yang ditaja Kesbangpol tersebut digelar dilantai 4 kantor Bupati, Rabu (19/3/2014).

Hadir dalam Rapat Kordinasi Pemilu itu, Wakil Bupati Bengkalis H. Suayatno, Ketua KPU Defitri Akbar, Ketua Panwaslu Mendra, Kajari Bengkalis Mukhlis, Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Sara louis, Dandim diwakili Perwira penghubung Kodim 0303/BKLS Mayor Art Sudiono, Kapolres Bengkalis yang diwakili Kabag Ops Kompol Firman serta sejumlah pejabat dilingkup pemkab Bengkalis.

Terlebih dahulu sebelum menyampaikan pidatonya, Bupati Bengkalis Herliyan Saleh, mengucapkan selamat datang kepada para undangan dan terima kasih atas kehadiran para peserta. "Semoga rapat koordinasi ini semakin memantapkan kita semua dalam upaya mensukseskan proses penyelenggaraan pemilihan umum yang hanya tinggal 21 hari lagi, sehingga penyelenggarakan pemilu di kabupaten bengkalis berjalan lancar, aman dan tertib," ucap Bupati Bengkalis Herliyan Saleh.

Perlu diketahui bersama, jumlah pemilihan di kabupaten Bengkalis pada pemilu 2014 ini mencapai 365.706 jiwa dan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 1.194 lokasi.

(1).dapil 1. bengkalis bantan = 270 tps dan 83.912 pemilih, 10 kursi.
(2).dapil 2. bukit batu siak kecil = 117 tps dan 37.293 pemilih dan 5 kursi.
(3).dapil 3. pinggir = 195 tps dan 54.914 pemilih, 7 kursi.
(4).dapil 4. mandau a = 314 tps dan 97.584 pemilih, 12 kursi.
(5).dapil 5. mandau b = 188 tps dan 58.379 pemilih, 7 kursi.
(6).dapil 6. rupat–rupat utara = 110 tps dan 33.624 pemilih, 4 kursi.

Demi mensukseskan pelaksanaan pelaksanaan pemilu, semua jajaran aparatur pemerintahan di minta untuk berkoordinasi dengan PPK, pihak Kepolisian, satuan pamong praja (satpol PP) maupun Linmas untuk menciptakan kelancaran yaitu.

(1).Menjamin kelancaran dan keamanan pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan pemilu.
(2). Berikan fasilitas yang sama untuk semua kontestan pemilu, sehingga kampanye berjalan aman, tertib dan lancar.
(3). Menjamin keamanan dan ketertiban selama masa tenang.
(4). Jamin kelancaran pelaksanaan pemungutan maupun penghitungan suara. libatkan linmas dalam membantu terciptanya keamanan tps.
(5). Membina dan memberikan pemahaman kepada simpatisan/pendukung kontestan yang diperkirakan tidak puas dengan penetapan hasil pemilu dan perolehan jumlah suara.
(6). Berkoordinasi dengan polri untuk melaksanakan patroli bersama pada kawasan yang diperkirakan rawan.
(7). Seluruh aparatur pemerintahan di lingkup pemerintah kabupaten bengkalis agar menunjung tinggi netralitas selama pelaksanaan pemilu.
(8). Saya minta camat, lurah dan kepala desa untuk tetap menjaga ketertiban dan ketentraman di masyarakat. hal ini penting, jangan sampai perbedaan di masyarakat akan menimbulkan riak-riak keributan di daerah.

"Saya berharap kita semua selaku penyelenggara di Daerah ini dapat mensukseskan penyelenggaraan tahapan pemilu legeslatif tahun 2014 ini secara damai, aman dan demokratis, serta mengedepankan prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil," ungkap Bupati Bengkalis.

Tanggung jawab untuk mengawal penyelenggaraan pemilu secara langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber), jujur dan adil (jurdil), aman, tertib dan bertanggung-jawab sesuai tahapan yang telah diatur yang berpedoman pada kepastian hukum, tertib dalam penyelenggaraan pemilu secara terbuka, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

"Pada pengalaman pemilukada gubernur riau pada tahun 2013 lalu, di kabupaten Bengkalis berjalan tertib, lancar, aman dan demokratis. Tentunya, kita semua menginginkan agar pelaksanaan pesta demokrasi pemilu legislatif di Bengkalis supaya berlangsung lancar, aman dan damai,"kata Herliyan Saleh.

Kondisi yang kondusif ini, tentunya dapat kita capai berkat dukungan dan peran aparatur pemerintah dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat kecamatan, kelurahan dan desa serta dukungan serta partisipasi masyarakat.

Selain itu, mengingat, heterogenitas masyarakat dan diperkirakan suhu politik menjelang maupun pasca pesta demokrasi meningkat, seperti munculnya ketidak puasan, ketidak percayaan dan terjadi pengkotak-kotakan pendukung kontestan pemilu, maka dibutuhkan sebuah kerja sama dan partisipasi semua pihak untuk mengantisipasi kemungkinan persoalan yang bakal terjadi.

"Kita tidak menginginkan pemilu diwarnai keributan dan cacat hukum, karena dapat menimbulkan kerawanan politik dan keamanan, serta menggangu ketertiban masyarakat. Untuk itu, melalui pertemuan ini, dapat meneguhkan komitmen kita untuk mengantisipiasi sedini mungkin benih-benih kerawanan yang dapat mengganggu pelaksanaan pemilu,"paparnya

"Kepada camat, saya minta agar cepat mengantisipasi segala kemungkinan gesekan-gesekan antara kelompok pendukung partai politik maupun calon legislatif. Tingkatkan koordinasi dan kerjasama dengan unsur pimpinan pimpinan kecamatan (Upika) setempat. Bersama upika, camat untuk memetakan tingkat kerawanan yang dikhawatirkan menimbulkan benturan antar kelompok pendukung," ujarnya. (asr)