 |
| Jaringan Solidaritas korban untuk Keadilan Demo. |
PEKANBARU, RIAUGREEN.COM - Aksi kamisan yang dilakukan oleh Jaringan Solidaritas korban untuk Keadilan (JSKK) Riau, mengangkat kasus kasus tragedi kemanusiaan yang hampir tidak ada penyelesaiannya dengan demo di depan kantor Gubernur Riau pada Kamis Sore,(05/09/2013).
Melakukan aksi diam di bundaran tugu Zapin kota pekanbaru, kawan kawan Jskk membentangkan spanduk dan memberikan lembaran pernyataan sikap kepada setiap pengguna jalan disudirman.
Aksi ini di latar belakangi rasa ketidakadilan terhadap beberapa kasus besar yang terjadi di negeri ini. Yang antara lain tertundanya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat, Tragedi trisakti, tragedi semanggi l dan semanggi ll, tragedi mei 98 dan pembunuhan pejuang HAM Munir pada tahun 2004.
"Fakta ini jelas merisaukan keluarga korban pelanggaran HAM."
Hingga saat ini pemerintah belum juga menampakkan kesungguhan dalam menjalankan amanat reformasi, terutama dalam penegakan hukum dan HAM.
Terbukti kentalnya politik kekuasaan dalam perombakan yang ditandai dengan tarik menarik antar parpol untuk menduduki kursi mentri. Sehingga jelas bahwa sumber masalah adalah pengkhianatan komitmen reformasi dengan menelantarkan hak korban atas nama kepentingan kekuasaan.
Disadari atau tidak, pengkianatan ini jelas tidak dapat ditolerir dan harus di insyafkan. Jskk dan kawan kawan mencatat pengabaian pengabaian yang telah dilakukan presiden dan DPR atas kasus ini. Rakyat tidak tidur dan tuli. Lambat laun hukuman pasti akan dijatuhkan.
Aksi yang pertama kali digelar di pekanbaru ini akan terus di agendakan pada setiap hari kamis. Dan dalam aksi ini tidak ada narasumber atau koordinator lapangan yang dapat diwawancarai dikarenakan alasan tertentu.( Rby)
Aksi ini di latar belakangi rasa ketidakadilan terhadap beberapa kasus besar yang terjadi di negeri ini. Yang antara lain tertundanya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat, Tragedi trisakti, tragedi semanggi l dan semanggi ll, tragedi mei 98 dan pembunuhan pejuang HAM Munir pada tahun 2004.
"Fakta ini jelas merisaukan keluarga korban pelanggaran HAM."
Hingga saat ini pemerintah belum juga menampakkan kesungguhan dalam menjalankan amanat reformasi, terutama dalam penegakan hukum dan HAM.
Terbukti kentalnya politik kekuasaan dalam perombakan yang ditandai dengan tarik menarik antar parpol untuk menduduki kursi mentri. Sehingga jelas bahwa sumber masalah adalah pengkhianatan komitmen reformasi dengan menelantarkan hak korban atas nama kepentingan kekuasaan.
Disadari atau tidak, pengkianatan ini jelas tidak dapat ditolerir dan harus di insyafkan. Jskk dan kawan kawan mencatat pengabaian pengabaian yang telah dilakukan presiden dan DPR atas kasus ini. Rakyat tidak tidur dan tuli. Lambat laun hukuman pasti akan dijatuhkan.
Aksi yang pertama kali digelar di pekanbaru ini akan terus di agendakan pada setiap hari kamis. Dan dalam aksi ini tidak ada narasumber atau koordinator lapangan yang dapat diwawancarai dikarenakan alasan tertentu.( Rby)
0 komentar:
Posting Komentar